Monday, November 3, 2008

Warisan pemerintahan Suharto

Warisan pemerintahan Suharto

01132_suharto_montage.jpg

Mantan Presiden Suharto, yang tutup usia pada hari Minggu (27/01) di Jakarta pada usia 86 tahun, memerintah Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa.

Pemerintah Suharto yang dia sebut Orde Baru menjadi pembangunan dan kemajuan ekonomi sebagai prioritas utamanya. Ini dilakukan dengan menerapkan gaya pemerintahan otoriter lewat kebijakan perampingan partai politik dan penerapan azas tunggal.

Dalam pelaksanaannya, tindakan intimidasi, pemaksaan dan kekerasan dialami oleh orang-orang yang menentang Soeharto ketika itu. Masa pemerintahan Orde Baru juga dikecam atas kasus pelanggaran hak azazi manusia, pembelengguan pers dan hak mengeluarkan pendapat, dan demokrasi ditekan.

Namun, di sisi lain perekonomian Indonesia semasa Suharto menikmati tingkat pertumbuhan yang menakjubkan sehingga Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

Liberalisasi perdagangan dan investasi terbuka lebar. Perhatian besar juga diberikan pemerintah Suharto pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbawah.

BBC Siaran Indonesia meninjau beberapa kebijakan penting yang menandai pemerintahan Suharto.Kebijakan Suharto atas kelompok Islam
Pemerintah Suharto mengendalikan kehidupan politik secara ketat.
Lambang dan jargon Islam semakin kerap muncul dalam berbagai perhelatan publik saat Suharto terlihat semakin akrab dengan sebagian kelompok Islam sejak awal tahun 1990-an.
Mereka yang diakrabi pak Harto itu termasuk para tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI.
Dan, kedekatan itu mencapai titik puncak saat Pak Harto memilih BJ Habibie untuk mengisi kursi wakil presiden, kata pakar sejarah Anhar Gonggong dari Universitas Indonesia.
Menurut Anhar, kedekatan Suharto dengan ICMI terkait dengan keinginannya untuk menciptakan lingkungan intelektual Islam yang bisa mendukung dia.
Menjelang tahun 1990-an, ada sekelompok cendekiawan di Malang merintis pendirian ICMI. “Kemudian, ditampilkan Habibie sebagai seorang tokoh yang seakan-akan mewakili cendekiawan Islam,” kata Anhar.
“Dan, itu juga strategi Suharto untuk melakukan pendekatan kepada kekuatan Islam yang digambarkan seakan-akan kekuatan yang digambarkan sebagai kekuatan Islam…seakan-akan Islam mendukung dia,” katanya

Ancaman

Tapi, seperti apa sebenarnya kebijakan politik Suharto terhadap Islam, selama memimpin Orde Baru?
Suharto ingin Habibie dan ICMI dilihat sebagai dukungan Islam.
Menurut sejarawan, Anhar Gonggong sejak awal berkuasa Pak Harto cenderung melihat kalangan Islam sebagai ancaman bagi kekuasaan.
Setelah menjadi presiden, Suharto melancarkan sejumlah perubahan terkait dengan rencana pembangunannya dan menciptakan kestabilan. “Terlihat di situ Suharto menciptakan kekuatannya sendiri, yaitu golkar dan tentara,” kata Anhar.
Berikutnya Suharto menggelar pemilu pertama di masa Orde Baru, tahun 1971 dengan hasil Golkar (saat itu masih Sekber Golkar) keluar sebagai pemenang. “Tetapi kekuatan Islam juga tetap kelihatan cukup besar, maka Suharto harus berusaha bagaimana caranya untuk mengeliminasi kekuatan Islam sebagai kekuatan politik, ” jelas Anhar.
Pendapat Anhar Gonggong ini bertolak belakang dengan pandangan tokoh Eksponen 66, Cosmas Batubara.

‘Keperluan politik’
Cosmas Batubara, yang pernah menjabat menteri dalam kabinet Pak Harto, mengatakan, kebijakan Pak Harto menyatukan partai-partai Islam ke dalam satu partai adalah untuk memenuhi keperluan politik pada saat itu.
Kita sudah menjadi korban pertarungan ideologi zaman Nasakom, zaman Sukarno, itu mau ditinggalkan, karena sudah bersepakat ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
“Kita sudah menjadi korban pertarungan ideologi zaman Nasakom, zaman Sukarno, itu mau ditinggalkan, karena sudah bersepakat ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945,” kata Cosmas memberikan alasan kebijakan fusi tersebut.
Menurut Cosmas Batubara, sebenarnya dilihat dari aliran politik yang ada saat itu, “penyederhanaan itu menjawab kepentingan pembangunan pada saat itu”.
Namun, pengamat politik Islam Syafii Anwar dari International Centre for Islam and Pluralism melihat kebijakan terhadap kelompok-kelompok Islam adalah bagian dari upaya Suharto memperkuat hegemoni kekuasannya.
Menurut Anwar, kebijakan Suharto terhadap kelompok-kelompok Islam mengikuti beberapa pembabakan. “Tahap pertama itu tahap yang sangat hegemonik sekali,” katanya.
Anwar menggambarkan periode 1968-1979, Pak Harto menerapkan “kebijakan terhadap umat Islam yang sangat represif sekali”, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan fusi partai-partai Islam. “Pokoknya, tekanannya itu adalah pada pemerkuatan rezim Orde Baru,” kata Anwar.

Dampak kebijakan
Apapun alasannya, kebijakan represif Suharto mendatangkan dampak besar berkepanjangan bagi banyak aktivis dua organisasi Islam terkemuka Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
“Itu bahkan NU sendiri, kalau bisa Pak Harto ingin bukan NU yang memimpin…
Menurut tokoh veteran NU, KH Mustofa Bisri, organisasinya sering menjadi bulan-bulanan rezim Suharto.
Mustofa Bisri menilai Pak Harto dan rezim Orba “fobi terhadap NU itu sangat luar biasa”.”Itu bahkan NU sendiri, kalau bisa Pak Harto ingin bukan NU yang memimpin,” ujarnya.
Menurut Mustofa Bisri, intervensi Orba terhadap pemilihan pimpinan NU itu dimaksudkan “supaya (NU) tidak ada yang kuat atau memimpin”.
Namun, bagi orang luar, tetap ada pertanyaan mengenai kebijakan pemerintahan Suharto terhadap NU yang sering dilihat sebagai organisasi “moderat”.
Menurut Mustofa, kebijakan itu terkait dengan ketidakinginan Golkar, yang bersama tentara menjadi kekuatan utama yang tersisa pasca Sukarno, untuk melihat NU menjadi saingan.
Tidak hanya NU yang merasakan tekanan rezim Pak Harto seperti yang dituturkan KH Mustofa Bisri.
Mantan ketua PP Muhammadiyah, Syafii Maarif harus menempuh berbagai jurus untuk bisa bertahan dari tangan kekuasaan pemerintahan Suharto, termasuk soal campur tangan dalam pemilihan pimpinan Muhammadiyah. …Karena umatnya sudah hampir bulat mendukung Amien Rais, akhirnya Pak Harto tidak bisa berbuat apa-apa
Syafii Maarif mencontohkan, waktu Muktamar Aceh 1995, sebenarnya Amin Raies dihalangi untuk dipilih untuk memimpin Muhammadiyah. “Tetapi, karena umatnya sudah hampir bulat mendukung Amien Rais, akhirnya Pak Harto tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Syafii.

“Padahal, Anda tahu sudah sejak tahun 1993 Amien Rais, yang waktu itu belum menjadi ketua..sudah meluncurkan gerakan untuk perlunya pergantian kepemimpinan nasional,” kata mantan ketua PP Muhammadiyah 1999-2004.
Terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi sosial, Syafii mengatakan, “asal kita tidak memasuki politik, itu ya tenang-tenang saja”.

‘Banting stir’
Mengenai sikap Pak Harto yang sejak awal 1990-an berubah menjadi dekat dengan sebagian kalangan Islam, Syafii menilai “banting stir itu tidak tulus.”
Tokoh Muhammadiyah ini mencontohkan didirikannya ICMI dan berbagai bank muammalat. “Sesungguhnya hanyalah dalam rangka mengukuhkan kekuasaannya penting, karena pihak tentara sudah mulai tidak senang lagi dengan dia, paling tidaknya beberapa oknum penting… dia mencari dukungan umat Islam,” tandas Syafii.
Banting stir, seperti yang dikatakan Syafii Maarif dari Muhammadiyah, ditempuh sebagai pilihan terakhir Pak Harto.
Sebelum itu, saat masih sangat berkuasa, pimpinan Orde Baru itu telah menempuh berbagai strategi politik terhadap Islam di Indonesia, mulai dari represif, akomodatif, hingga politik kooptasi, kata pengamat politik Islam, Syafii Anwar.
Antara 1980-1984, demikian jelas Syafii Anwar, Pak Harto mulai merasa umat Islam akan melawan jika ditekan.
Untuk itu, Pak Harto mengubah kebijakan dengan memberikan sumbangan kepada masjid-masjid dan mendirikan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila setelah memberlakukan ketentuan Asas Tunggal Pancasila. “Setelah merasa saya sudah memberikan bantuan kepada madrasah, kepada pesantren, ideologi kamu harus satu dong (Asas Tunggal Pancasila),” tutur Syafii.
Menurut Anwar, banyak warga masyarakat sebenarnya menolak kebijakan Pak Harto itu. “…Mereka melakukan dakwah yang kultural sebagai perlawanan terhadap hegemoni politik Suharto,” ujarnya.
Berikutnya, Pak Suharto melihat umat Islam bisa dijadikan “teman” yang bisa diajak bekerjasama, tambah Syafii.

‘Ahli Strategi’
Menurut Syafii Anwar, inilah yang melatarbelakangi hubungan dekat Pak Harto dengan pemuka ICMI. Di situ dia kalah kalkulasi, karena dia fikir orang Islam bisa dikooptasi terus, tanpa bersikap kritis “Dukungan Pak Harto terhadap ICMI itu luar biasa sekali. Politik yang mula-mula menjauhkan Islam dari negara, menjadi melekat dengan negara,” katanya.
Namun, dia juga mencatat kebijakan akomodatif Pak Harto terhadap sebagian kelompok Islam itu belakangan berubah menjadi “politik kooptasi”.
Menurut Syafii Anwar, perubahan kebijakan tersebut terhadap kalangan muslim merupakan bukti Pak Harto “ahli strategi yang hebat”. “Walaupun pada saat-saat terakhir, kalau mau orang mau fair (adil), kegagalan Pak Harto Itu karena krisis ekonomi,” katanya.

“Di situ dia kalah kalkulasi, karena dia fikir orang Islam bisa dikooptasi terus, tanpa bersikap kritis,” tambah pengamat politik Syafii Anwar.
Lepas dari berbagai jurus politik yang diperagakan, seperti dicatat Syafii Anwar, Pak Harto akhirnya lengser tahun 1998.
Jadi, bagaimana umat Islam akan mengenang pemerintahan Pak Harto? Jawabnya bergantung pada siap yang ditanya, kata KH Mustofa Bisri dari Nahdlatul Ulama.
Kalau ada pemerintahan atau penguasa tidak memihak, tidak mengayomi kepada rakyatnya, itu tidak Islami sama sekali….apalagi membelenggu rakyat,” katanya
“Jangan dilihat hanya dari segi dagingnya (luarnya saja),” kata Mustofa Bisri
“Kalau persoalan bahwa ada banyak masjid dibangun, lalu itu baik dengan Islam. ….Itu mungkin orang Islam lain berpendapat begitu, kalau saya tidak,” kata Mustofa yang juga dikenal sebagai sastrawan.
“Kalau ada pemerintahan atau penguasa tidak memihak, tidak mengayomi kepada rakyatnya, itu tidak Islami sama sekali….apalagi membelenggu rakyat,” katanya.

Ekonomi di bawah Orde Baru
Kebjiakan ekonomi pada awal pemerintahan Suharto berhasil menekan inflasi yang sangat tinggi. Suharto mengakhiri jabatannya sebagai presiden akibat fondasi ekonomi Indonesia ambruk diterjang krisis dan gelombang politik yang menghendaki perubahan.
Kenyataan ini bertolak belakang dengan situasi pada awal kepemimpinan jenderal purnawirawan ini pada tahun 1968.
Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. “Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto.
Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun.
Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya.
Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

‘Terikat modal asing’
Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas.
Presiden Suharto menandatangi kesepakatan IMF beberapa bulan sebelum mundur di tahun 1998
Suharto menamai programnya ‘Pembangunan Lima Tahun’ atau PELITA, yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.

Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya. Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian Gie, yang menilai kebijakan ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing.
“Liberalisasi sebesar mungkin, sebebas-bebasnya, kalau ada intervensi boleh dikatakan didikte oleh IMF dan Bank Dunia, yang dibelakangnya adalah pemerintah Amerika Serikat dan dampaknya dirasakan sampai sekarang,” kata mantan menteri koordinator perekonomian Indonesia antar tahun 1999-2000.
Namun menurut Emil Salim, untuk menggerakkan pembangunan, Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980.

Kemajuan sektor migas
Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. “Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi,” kata pengamat ekonomi Djisman Simandjuntak.
Liberalisasi sebesar mungkin, sebebas-bebasnya, kalau ada intervensi boleh dikatakan didikte oleh IMF dan Bank Dunia, yang dibelakangnya adalah pemerintah Amerika Serikat dan dampaknya dirasakan sampai sekarang
Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an, menurut Emil Salim, diawali dengan pembenahan di bidang politik.
Kebijakan perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan energi terkuras untuk bertikai.
Lebih lanjut, Emil Salim menilai, pendekatan seperti yang dilakukan Suharto pada awal pemerintahannya lazim dipraktekkan oleh para pemimpin di kawasan Asia Timur dan Tenggara.
“Ada pandangan bahwa demokrasi yang dikembangkan di negara berkembang itu membutuhkan semacam pengarahan atau intervensi untuk tidak segera bersifat liberal,” kata Emil Salim.
Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960
Namun, dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.

Titik balik
Masa keemasan ekonomi Orde Baru, kata Emil salim, mengalami titik balik ketika memasuki tahun 1990-an, saat BJ Habibie dengan visi teknololgi masuk merambah bidang ekonomi.
Suharto melepaskan jabatan setelah unjuk rasa besar-besaran tahun 1998

Tetapi, Kwik Kian Gie tidak sependapat dan dia menilai Habibie bukan faktor penting dalam titik balik ekonomi Orde Baru.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru terkesan begitu memukau,” kata Kwik, namun menurutnya di sisi lain kesenjangan dan kemiskinan adalah akibat kebijakan ekonomi liberal.
Krisis moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan tuntutan reformasi total, dia anggap sebagai konsekuensi logis dari kebijakan tersebut yang diperburuk oleh situasi politik.
Namun, pengamat ekonomi Djisman Simandjuntak mempunyai analisa berbeda tengan jatuhnya Suharto. “Krisis ekonomi untuk sebagian orang memang bisa ditelusuri ke praktek kebijakan, bukan desain kebijakan di atas kertasnya,” kata Djisman.
Pengamat ekonomi ini menilai pada prakteknya kebijakan pemerintahan Suharto sarat dengan berbagai penyelewengan seperti kolusi, korupsi dan nepotisme pada kroni Suharto.
Pada saat yang bersamaan, rakyat menuntut suksesi politik. Dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia menjadi pemicu krisis politik yang sudah dipendam oleh rakyat, tambah Djisman Simandjuntak.

Antara persatuan dan penyeragaman
Orde Baru menggelar bermacam festival seni berskala nasional

Di zaman Orde Baru Suharto, ada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD semacam perwakilan warga di tingkat desa yang diperkenalkan pada tahun 1979 di seluruh Indonesia.
Penyeragaman dan standarisasi lembaga desa itu, menurut laporan Bank Dunia tahun 2004, telah melemahkan lembaga tradisional masyarakat yang sudah ada di masing-masing desa.
“Itulah salah satu contoh yang mengangkat pertanyakan apakah memang terjadi upaya penyeragaman budaya di bawah kepempinan Suharto? “ kata Sitok Srengenge adalah seorang budayawan yang tinggal di Jakarta.
“Jawabannya mudah: Ada!” kata Sitok.
Menurut Sitok, hal itu bisa wajar jika dilihat dari sudut koridor kebudayaan. “Di mana pun, bangsa mana pun, apabila terdapat suku bangsa atau etnik yang dominan, dia selalu membawa nilainya dan mempengaruhi etnik-etnik yang lain,” katanya.
Di mana pun, bangsa mana pun, apabila terdapat suku bangsa atau etnik yang dominan, dia selalu membawa nilainya dan mempengaruhi etnik-etnik yang lain
“Tetapi, bila ini mulai sudah dipolitisir dan dipaksakan kepada etnik-etnik yang lain dalam wilayah yang sama, maka saya kira itu mendatangkan banyak kerugian secara kultural ” tambahnya.
Sitok Srengenge, yang kelahiran Grobogan, Jawa Tengah, juga berpendapat penyeragaman budaya juga terjadi lewat pelajaran sejarah.
“Bukan hanya sejarah raja-raja Jawa yang diajarkan di berbagai suku bangsa lainnya, tapi juga sudah terjadi manipulasi penafsiran atas sejarah itu,” kata Sitok Srengenge, dengan mencontohkan “pengukuhan Patih Gadjah Mada sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia”.

Membatasi ekspresi
Saat itu hanya ada kerajaan-kerajan kecil dan belum ada persatuan nusantara. “Maka apa yang dilakukan Gadjah Mada adalah invasi terhadap kerajaan-kerajaan yang lebih kecil,” ujarnya.
Sitok Srengenge juga menyinggung penayangan film G30S/PKI setiap tahun. “Itu penyeragaman kognisi terhadap seluruh siswa di seluruh Indonesia tentant tafsir tentang penyeragaman apa yang terjadi pada 1965 itu,” katanya.
Sitok tidak sepenuhnya sepandapat bahwa penyeragaman itu sebagai wujud obsesi Suharto untuk mempersatukan Indonesia secara lebih utuh. “Kenapa integrasi tidak diwujudkan dalam pemerataan kesejahteraan? Kenapa tidak dengan menghargai keluhuran budaya setiap daerah?” tanyanya.
Sementara itu, di Medan, Sumatera Utara, Ben Pasaribu, pengajar Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Medan, berpendapat kebijakan untuk standarisasi budaya telah membatasi ekspresi seni lokal.
Ben mengangkat contoh berbagai festival teater, musik dan tarian nasional yang digelar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu mengarah ke penyeragaman, mulai durasi, tata cara pentas hingga sumber cerita.
“Semua harus menjadi sama,” kata Ben.
“Itu membuat tidak ada kebebasan dari masing-masing daerah untuk mengekspresikan gaya atau style masing-masing, ” kata Ben Pasaribu dari Universitas Medan.
Meski demikian, Ben juga melihat kebijakan positif yang ditinggalkan Orba seperti muatan lokal dalam kurikulum. Sayangnya, bahan bacaan itu harus menunggu buku dari Jakarta, katanya.

Cukup bagus
Namun, Prof. Dr. Ellyano S. Lasam, Ketua Majelis Adat Kalimantan Timur di Balikpapan menegaskan, Suharto berhasil dalam mewujudkan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
“Pada prinsipnya, seluruh bangsa Indonesia diharapkan bersatu,” katanya.
“Oleh karena itu, satu budaya dengan budaya yang lain, walaupun itu adalah berbeda-beda, yang beliau kehendaki itu semacam kesatuan dan persatuan, bukan penyeragaman,” kata Profesor Ellyano.
Menurut Ellyano, budaya Dayak “cukup terakomodir” selama kepemimpinan Pak Harto, meski warga Dayak di daerah pedalaman belum tersentuh.
“Keinginan beliau untuk memajukan seluruh budaya itu menjadi satu kesatuan itu mengarah ke sana,” katanya.
“Kita suka tidak atau tidak suka dengan kepemimpinan beliau selama 32 tahun itu, saya kira itu sudah cukup bagus untuk mengembangkan bangsa Indonesia supa berbudaya yang baik itu, ” Profesor Ellyano S Lasam.
“Artinya saling menghargai budaya orang lain, saling mengakui kebudayaan orang lain… tidak saling menjegal satu suku dengan suku lain,” tandasnya.


Sumber : http://kabinetindonesia.wordpress.com/

0 comments:

 

blogger templates | Make Money Online